DPRD Jateng : Di Jateng Baru 80 persen Kepesertaan BPJS Kesehatan

Foto: Dialog Bersama Parlemen Jawa Tengah dengan tema Melayani Kesehatan Rakyat

Semarang,JawaTengahnews.com – Saat ini Kepesertaan BPJS Kesehatan di Jateng baru 80 persen yang sudah masuk di BPJS.

Pernyataan tersebut di sampaikan oleh Ahmadi Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng, saat acara Dialog Bersama Parlemen Jawa Tengah dengan tema Melayani Kesehatan Rakyat yang di selenggarakan oleh Humas DPRD Jateng bekerja sama dengan Radio MNC Trijaya bertempat di Hotel Gets Kota Semarang, Jumat (8/2).

Ahmadi Wakil Ketua DPRD Jateng, mengatakan, Jateng memiliki lebih dari 35 juta penduduk, Jawa Tengah menjadi provinsi yang sangat diperhitungkan ketika mempunyai SDM yang baik. Namun hal itu harus didukung dengan kemampuan pendidikan dan kesehatan.

Saat ini warga Jateng belum 100% tercover jaminan kesehatan. Masih ada 20% warga yang harus diperhatikan oleh semua stakeholder terkait agar warga bisa tercover 100%.

Kepesertaan jaminan kesehatan di Jateng sudah ada 80%, dan tugas kami di DPRD dan Pemerintah Provinsi Jateng dan pihak terkait lainnya, masih ada 20% dan di harapkan dapat mengikuti jaminan kesehatan, tuturnya.

Ahmadi menuturkan, saat ini kesehatan memang belum menjadi prioritas dari Pemprov Jateng. Pasalnya program utama di Provinsi ini masih pada pembangunan infrastruktur dan pendidikan. Namun pihaknya akan mendorong terus agar perda tersebut disetujui sehingga kesehatan masyarakat benar-benar terjamin.

Selain pemerintah memastikan benar-benar hadir, masyarakat harus pula menyadari bahwa kesehatan menjadi hal yang harus diperhatikan. Warga Jateng juga harus punya kesadaran berpartisipasi dalam kesehatannya. Semua harus bersama, tidak bisa bergantung hanya pada pemerintah, tuturnya

Sementara itu Kepala BPJS Kesehatan KCU Semarang , dr. Bimantoro R menyampaikan, bahwa tunggakan BPJS Kesehatan disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya tidak sinkronnya nominal iuran yang ditetapkan pemerintah dengan perhitungan secara ilmiah. “Seperti iuran untuk pasien kelas 3 sebesar Rp 24.500,- namun biaya yang dihabiskan lebih dari itu,” kata Bimantoro.

Pemerintah hadir untuk menutupi kekurangan itu. Terkait tunggakan, kewajiban BPJS membayar tetapi tidak bisa saat jatuh tempo.

Seandainya pengobatan dilakukan bulan Juli, tagihan baru dilakukan November. Artinya BPJS Kesehatan mulai memverifikasi sejak tanggal 1 November selama 15 hari, baru tanggal 16 November dibayarkan. “Jika terlambat membayar, BPJS bisa didenda hingga 12 persen bunga deposito,” tandasnya.

Namun menurutnya, pihak rumah sakit kadang masih bisa menalangi dengan pinjaman ke bank yang bunganya rendah. Pihaknya mengaku akan tetap mengupayakan agar pembayaran tidak sampai telat.(vi)

TULIS KOMENTAR

Isi komentar anda
Tulis nama anda disini