SKTM Tidak Lagi Menjadi Persyaratan Utama Di PPDB 2019

Dialog Parlemen Dengan Tema Mempersiapakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

Semarang, JawaTengahNews.com- Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak akan menggunakan lagi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) sebagai persyaratan utama Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Hal itu di sampaikan Bambang Supriyono, Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah saat Dialog Parlemen dengan tema Mempersiapkan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang di selenggarakan oleh Humas DPRD Jateng bekerjasama dengan Radio MNC Trijaya FM, bertempat di Hotel Noormans Jalan Teuku Umar No. 27 Kota Semarang, Selasa, (26/03).

Bambang Supriyono, Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jateng, mengatakan, SKTM nantinya akan lebih digunakan ketika siswa telah masuk sekolah terkait, yakni ketika siswa ditarik uang kontribusi bisa menunjukkan SKTM nya bagi siswa yang benar-benar miskin. Karena Peraturan pemerintah dalam menerima siswa ada prioritas siswa miskin sebanyak 20 persen, SKTM tetap digunakan, namun bukan untuk syarat utama masuk PPDB, melainkan digunakan saat siswa ditarik membayar kontribusi terhadap sekolah, Kalau keluarga tidak mampu maka wajib dibebaskan, kata Bambang.

Lebih lanjut, Bambang menuturkan, pada tahun 2019 PPDB di Jateng akan kembali dilakukan dengan sistem zonasi yaitu Jarak terdekat dengan sekolah menjadi pertimbangan untuk menerima calon siswa. PPDB tidak mengacu lagi pada nilai, tapi mengacu pada kedekatan rumah siswa dengan sekolah.

Sistem zonasi yang diterapkan diharapankan dapat terbentuk pemerataan pendidikan di Provinsi Jateng ini, dan agar terjadi pemerataan prestasi selain itu juga bisa menghemat biaya transportasi, karena jaraknya sekolah lebih dekat dengan jarak rumah siswa, siswa bisa menjaga keamanan ketertiban sekolah, dan masyarakat akan merasa ikut memiliki sekolah, tuturnya.

Sementara itu, Ahmadi Wakil Ketua DPRD Jateng, mengatakan, syarat SKTM sebelumnya pada PPDB 2018 banyak disalahk gunakan oleh masyarakat dari kalangan mampu, sehingga dievaluasi agar tepat sasaran.
Dengan Adanya sistem zonasi ini, lokasi tempat tinggal siswa yang berada di sekolah terdekat di manapun, akan diterima dan mendapatkan kepastian layanan pendidikan,ujarnya.

Dengan sistem zonasi ini, Pemerintah memastikan seluruh warga negara akan mendapatkan pendidikan layak, pungkasnya.(vi)

TULIS KOMENTAR

Isi komentar anda
Tulis nama anda disini