Butuh Perhatian Dan Pengelolaan Lagi Aset Milik Pemprov Jateng Yang Mangkrak

blank
Dialog bersama Parlemen Jateng dengan tema Pengelolaan Aset Mangkrak di Hotel Noormans Semarang, Senin (16/3/2020).

Semarang, JawaTengahNews.com- Saat ini masih ada sebagian aset milik Pemprov Jateng dalam kondisi mangkrak, dan belum dikelola dengan maksimal, oleh karenanya, butuh perhatian khusus dan pengelolaan.

Demikian di katakan Sekretaris Komisi C DPRD Provinsi Jateng Henry Wicaksono dalam dialog bersama Parlemen Jateng dengan tema Pengelolaan Aset Mangkrak di Hotel Noormans Semarang, Senin (16/3/2020).

Henry menuturkan, jika aset daerah itu bisa dioptimalkan, maka kontribusi terhadap pendapatan pun akan naik, masih banyak Balai milik Dispertan yang pengelolaan asetnya belum optimal.

Kendalanya, masih tersandung aturan sehingga belum bisa dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Ada pula aset yang sudah optimal seperti beberapa hotel tapi kontribusi terhadap pendapatan daerah masih rendah, tuturnya.

Ia menambahkan, Saat Komisi C DPRD Provinsi Jateng melakukan studi banding ke Provinsi Sumatera Selatan, di Kota Palembang, ada beberapa aset memang harus dikerjasamakan sehingga mampu mendongkrak pendapatan daerah.
Detailing dalam kerjasama pihak ketiga itu perlu dipertegas sehingga ada unsur pendapatannya. Dan jika ada aset yang mangkrak, memang butuh dikelola dengan baik, imbuhnya.

Di harapkan Pemprov bisa memikirkan hal itu agar bisa berkontribusi. Karena aset juga bisa berfungsi optimal apabila dapat dimanfaatkan bagi masyarakat, harapnya.

Sementara itu, Adi Raharjo selaku Kabid Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jateng mengatakan ada 3 fungsi dalam pengelolaan aset. Diantaranya difungsikan untuk penyelenggara negara atau digunakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pelayanan publik, dan pendapatan daerah.

Berdasarkan data , saat ini total nilai aset yang dimiliki Pemprov Jateng sekitar Rp 36,7 triliun untuk 10.713 bidang tanah dan 21.327 gedung bangunan di 35 kabupaten/ kota. Untuk aset yang mangkrak, tercatat ada 91 unit dimana ada 35 unit aset dengan status disewa, 22 unit statusnya pinjam pakai, 2 unit berstatus kerjasama pemanfaatan, dan 37 unit aset yang akan dibuat objek wisata.

Jika aset digunakan OPD, maka tidak mangkrak. Jika ada aset untuk masyarakat, sangat memungkinkan tapi tidak seluruhnya. Jadi, ada yang digunakan OPD untuk menunjang kinerjanya dan ada yang untuk masyarakat. Nantinya, ada kajian atau kerjasama dalam pengelolaan aset tersebut, jelasnya. (vt)

TULIS KOMENTAR

Isi komentar anda
Tulis nama anda disini